Kupang, 15 Juli 2025 — Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memperkuat koordinasi di seluruh jajaran kepolisian, Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 di Naka Hotel Kota Kupang, Selasa (15/7).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memonitor perkembangan pelayanan kesehatan (Yankes) di lingkungan Polda NTT, serta menyusun langkah nyata dalam menjawab tantangan dan kebutuhan kesehatan bagi anggota Polri maupun masyarakat.
Rakernis ini menghadirkan seluruh Kapoliklinik, Kasidokkes, hingga Basidokkes dari jajaran wilayah untuk menyatukan visi misi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi, termasuk memperkuat sistem pelaporan, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan lapangan.
Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si, melalui Kabiddokkes Polda NTT, AKBP dr. Hery Purwanto, M.Si.Med., Sp.B., menegaskan pentingnya transformasi layanan kesehatan internal Polri agar semakin adaptif, profesional, dan tepat sasaran.
“Melalui Rakernis ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh jaringan FKTP jajaran Polda NTT memiliki standar pelayanan yang sejalan dengan prinsip promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita juga ingin seluruh unit pelayanan mampu memberikan layanan optimal kepada personel Polri, ASN, dan masyarakat mitra,” jelas AKBP dr. Hery Purwanto.
Jumlah personel Biddokkes saat ini mencapai 81 orang, melebihi DSP (Daftar Susunan Personel) yang ditetapkan yaitu 60 orang. Namun, sebagian di antaranya merupakan PNPP yang tengah mengalami sakit menahun dan telah melalui sidang BPKP Polri.
Tahun ini, dua tenaga perawat Bakomsus telah ditambahkan ke Biddokkes. Sebanyak 21 Polres di jajaran juga telah memiliki tenaga kesehatan organik maupun mitra, yang bekerja di FKTP/Poliklinik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal yang membanggakan adalah 18 FKTP telah lulus akreditasi pada periode 2023-2024.
“Saya berharap para Kapoliklinik dan Kasidokkes tetap menjalankan prosedur sesuai arahan tim akreditasi dan bersiap untuk akreditasi lanjutan pada tahun 2028–2029,” tambah AKBP dr. Hery.
Saat ini terdapat 20 FKTP di jajaran, namun sebagian besar masih kurang representatif. Dari lima Polres urban yang belum memiliki poliklinik dan sarpras pendukung, hanya empat yang tersisa. Pembangunan Poliklinik di Polres Sumba Barat Daya menjadi prioritas.
Biddokkes juga mendorong Polres lain melengkapi dokumen pendukung seperti surat tanah untuk menunjang pembangunan fasilitas kesehatan. Selain itu, distribusi 12 unit ambulans juga masih belum merata.
“Kami mendorong agar setiap sie dokkes aktif mengajukan permohonan ke logistik atau memanfaatkan peluang CSR dari mitra Polres,” ungkapnya.
Biddokkes terus melaksanakan rikmin dan rikkes berkala secara merata di semua Polres. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan bagi personel yang akan bertugas khusus, melaksanakan pernikahan (BP4R), maupun dalam proses seleksi penerimaan pendidikan (Akpol, Bintara, Tamtama).
Alat ukur IMT/PLT juga akan dibagikan sebagai bagian dari penguatan sistem pemantauan kesehatan personel.
Pelayanan kesehatan terpadu (Yankestu) yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terus dikembangkan. Dukungan juga diberikan melalui sistem rujukan dan kerja sama dengan BPJS serta ASABRI untuk kasus kecelakaan kerja.
“Rekan-rekan di wilayah harus cermat membedakan antara kecelakaan kerja dan lalu lintas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengajuan klaim asuransi,” tegasnya.
Selain itu, pengelolaan data BPJS dan dana kapitasi diharapkan dilakukan dengan tertib dan proaktif oleh seluruh Kapoliklinik/Kasidokkes.
Pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan terus diupayakan secara efisien di tengah keterbatasan anggaran. Tahun ini, rencana pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) di Sumba Barat Daya mendapat dukungan berupa hibah lahan.
“Ini adalah peluang besar, dan saya berharap kita bisa wujudkan pembangunan RSB sebagai warisan pelayanan kesehatan di NTT,” tambah Kabiddokkes.
Layanan kedokteran forensik, DVI (Disaster Victim Identification), hingga pemantauan keamanan kesehatan rutin dan khusus, seperti deteksi dini narkoba dan pengujian makanan VIP/VVIP, terus ditingkatkan.
Kegiatan rakernis ini bertujuan membangun kesamaan visi dan persepsi dalam layanan kesehatan, mulai dari sistem pelaporan, akreditasi FKTP, hingga penguatan layanan lapangan di wilayah. Kapolda NTT melalui Kabiddokkes berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan konsisten di lingkungan Polda NTT.
Rakernis ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata komitmen Polda NTT dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang kuat, modern, dan berdaya saing tinggi untuk mendukung tugas kepolisian serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
