Kupang, NTT– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), pada Jumat (25/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi serta memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam penegakan hukum, pelayanan publik, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perbatasan dan kepulauan.
Tim Komisi III DPR RI yang berjumlah 16 orang anggota dewan, didampingi oleh 3 staf sekretariat, 2 tenaga ahli, 1 wartawan dari Media Cetak dan Media Sosial DPR RI, serta 1 kru dari Televisi dan Radio Parlemen DPR RI, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.H., dari Fraksi Partai NasDem. Turut hadir pula perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Kunjungan diawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan di Aula Rupatama lantai 3 Polda NTT. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., beserta para pejabat utama Polda NTT serta para Kapolres jajaran melalui zoom meeting.
Dalam arahannya, Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan legislatif terhadap institusi penegak hukum. Ia menegaskan bahwa peran kepolisian sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan seperti NTT yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang cukup kompleks.
“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung aspirasi dari Polda NTT. NTT adalah wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Maka, dukungan terhadap Polda NTT harus maksimal, baik dari segi SDM, anggaran, maupun alat operasional,” ujar Ahmad Sahroni dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti perlunya perbaikan sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur dan anggaran. “Yang ditemukan pertama adalah masalah pengawasan dan budgeting. Ada kebutuhan Polda NTT yang mungkin selama ini luput dari perhatian, mulai dari gedung yang sudah tua hingga sarana pendukung lainnya. Kami akan sampaikan hasil kunjungan ini kepada pimpinan DPR agar Polda NTT mendapat perhatian lebih,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ahmad Sahroni juga memberikan apresiasi kepada Kapolda NTT atas pendekatan humanis yang dilakukan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat.
“Pak Kapolda juga baru di sini dan baru beberapa bulan memimpin, tetapi sudah menunjukkan gaya kepemimpinan yang humanis. Ini harus dipertahankan, bukan hanya sebagai Kapolda NTT, tetapi sebagai potensi pemimpin Polri masa depan. Pelayanan publik yang humanis seperti ini sangat diharapkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” lanjut Sahroni.
“Teman-teman di Komisi III juga menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja Kapolda yang baru beberapa saat bertugas namun sudah memperlihatkan integritas yang kuat. Kami berharap ke depan bisa lebih luas lagi menjangkau masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah capaian kinerja serta tantangan yang dihadapi oleh Polda NTT dalam menjaga keamanan di wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan dan perbatasan internasional.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari Komisi III DPR RI terhadap tugas-tugas Polri di daerah. Kami akan terus meningkatkan kinerja, khususnya di bidang pelayanan publik, penguatan deteksi dini, serta sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah,” ujar Irjen Rudi Darmoko.
Dalam forum tersebut Wakil Ketua Komisi III juga memberikan bantuan 20 unit Sepeda Motor kepada Bhabinkamtibmas pada Polres perbatasan .
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan kepolisian mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan nasional, terutama di daerah yang menjadi beranda terdepan Indonesia.
Kegiatan Komisi III DPR RI ini ditutup dengan penyerahan cinderamata serta sesi foto bersama antara delegasi DPR RI dan jajaran Polda NTT sebagai bentuk penghargaan dan kemitraan yang erat antara lembaga legislatif dan institusi Polri.
